Oleh : Mochamad Purnaegi Safron
Pemerintahan Jokowi-JK sangat concern terhadap
pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun
meminta, agar para menterinya segera membuat kajian terhadap pembangunan
infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol, dan kereta api. Dengan concern pembangunan infrastruktur tersebut,
Jokowi memerintahkan secepatnya untuk membuat studi kelayakan, atau feasibility study untuk jalan tol
sama kereta api untuk Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.
Pembangunan Infrastruktur memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi untuk mempercepat pembangunan nasional. Kunci sukses pembangunan infrastruktur terletak pada kesiapan perencanaan pembangunan yang matang, pembiayaan proyek yang efisien, dan pola kelembagaan dan kerja sama yang efektif. Untuk mencapai manfaat yang optimal maka diperlukan inovasi dan terobosan baru bagi pembangunan infrastruktur yang bernilai tambah (value for money). Perencanaan berbasis nilai tambah ini yang secara langsung akan memengaruhi skema pembiayaan dan kerja sama pembangunan proyek infrastruktur.
Pembangunan Infrastruktur memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi untuk mempercepat pembangunan nasional. Kunci sukses pembangunan infrastruktur terletak pada kesiapan perencanaan pembangunan yang matang, pembiayaan proyek yang efisien, dan pola kelembagaan dan kerja sama yang efektif. Untuk mencapai manfaat yang optimal maka diperlukan inovasi dan terobosan baru bagi pembangunan infrastruktur yang bernilai tambah (value for money). Perencanaan berbasis nilai tambah ini yang secara langsung akan memengaruhi skema pembiayaan dan kerja sama pembangunan proyek infrastruktur.
Perencanaan proyek merupakan salah satu peran
sentral dalam kesuksesan pembangunan infrastruktur untuk dapat menghasilkan
manfaat yang optimal bagi yang terlibat. Manfaat optimal diperoleh dalam bentuk
keberhasilan pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menyediakan
infrastruktur publik, tidak terbebaninya masyarakat dalam mengakses
infrastruktur, dan memberikan keuntungan bagi pihak swasta yang terlibat.
Penerapan rekayasa nilai pada perencanaan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang ditawarkan pemerintah sebesar Rp 250 triliun dapat dioptimalkan manfaatnya melalui penambahan fungsi proyek berupa pengembangan tidal energy di bawah laut; pemasangan pipa distribusi minyak, gas dan utilitas; pengembangan akses jalan jembatan menuju Pulau Sangiang yang dialihkan peruntukannya menjadi kawasan pariwisata; beserta pengembangan kawasan industri pembangkit energi, material, dan industri berat lainnya di Provinsi Banten dan Lampung yang akan melengkapi fungsi dasar pembangunan JSS sebagai infrastruktur konektivitas atau transportasi.
Estimasi total biaya untuk pengembangan keseluruhan fungsi dalam perencanaan ini diestimasi Rp 188 triliun dengan penambahan manfaat dan pendapatan tujuh kali lipat dari total pendapatan jika hanya bergantung pada pendapatan fungsi dasar saja, yakni tiket tol mobil dan kereta api. Dengan adanya tambahan pendapatan dari inovasi fungsi JSS maka biaya akses pengguna dapat diestimasi tanpa membebani masyarakat dan secara bersamaan dapat meningkatkan kelayakan investasi JSS.
Rencana pembangunan tiga proyek infrastruktur di Jakarta yang terdiri dari pembangunan MRT, KA bandara, dan terowongan MPDT dengan total estimasi biaya lebih dari Rp 50 triliun dapat dilakukan dengan terobosan perencanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan menggabungkan fungsi sistem pengendali banjir dan transportasi publik berbasis rel untuk mengurai kemacetan dalam satu terowongan. Public Railways and Stormwater Infrastructure (Prasti) Tunnel yang diestimasi berdiameter 19 meter ini akan membentang sekitar sembilan kilometer dari stasiun terintegrasi Dukuh Atas menuju Pluit dan terdiri dari tiga level. Level pertama untuk MRT dan level kedua untuk KA bandara serta level terbawah terowongan digunakan sebagai saluran pengendali banjir di Jakarta.
Selain itu, pengembangan jaringan utilitas maupun kawasan bisnis bawah tanah dilakukan terkait peningkatan kelayakan proyek. Perencanaan pembangunan Prasti Tunnel ini diestimasi Rp 22 triliun yang kemudian dihubungkan dengan pembiayaan masing-masing jaringan kereta dapat menunjukkan efisiensi pembiayaan dan efektivitas pembangunan infrastruktur publik yang terintegrasi. Dengan subsidi silang pendapatan transportasi dan pengembangan kawasan bisnis maka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mempunyai kelayakan rendah seperti infrastruktur pengendali banjir dapat dibangun.
Pembiayaan infrastruktur
Pembiayaan proyek infrastruktur merupakan hasil
dari perencanaan pembangunan. Perhitungan pembiayaan proyek dilakukan dalam
konteks estimasi umur hidup infrastruktur (life cycle cost) yang meliputi biaya
pengeluaran berupa inisial biaya pembangunan, operasi, dan pemeliharaan
infrastruktur beserta biaya pendapatan yang dihasilkan. Hal ini akan menjadi
pertimbangan penting dalam pemilihan teknologi dan kualitas infrastruktur.
Upaya efektivitas pembiayaan dan penciptaan nilai tambah proyek menjadi
landasan berfikir dalam mengoptimalkan ketersediaan pendanaan pembangunan
infrastruktur di Indonesia.
Alokasi dana pembiayaan infrastruktur dapat ditunjang dengan memanfaatkan potensi keuangan domestik di Indonesia yang diestimasi lebih dari Rp 3.000 triliun, baik berupa pasar modal, obligasi, sukuk, reksa dana, dana pensiun, dan asuransi. Potensi pembiayaan ini dapat dimaksimalkan dengan memberlakukan peraturan dan kebijakan yang kondusif bagi masuknya investasi infrastruktur dan adanya insentif pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Cina, dan India telah dapat mengoptimalkan penggunaan pembiayaan dari potensi pasarnya untuk pembangunan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan adanya jaminan pengembalian investasi pada skema kerja sama pemerintah dan swasta yang dilakukan.
Pola kerja sama dan kelembagaan
Perencanaan berbasis nilai tambah dan efektivitas
pola pembiayaan infrastruktur telah mampu meningkatkan kelayakan ekonomi
pembangunan proyek dan untuk dapat meningkatkan kelayakan finansial proyek maka
diperlukan skema kerja sama aliansi strategis antara pemerintah dan swasta
(dalam hal ini multiindustri). Dari kedua contoh kasus pembangunan
infrastruktur di atas maka pola kerja sama aliansi strategis yang dibentuk
tidak hanya menempatkan pemerintah sebagai penanam modal (sunk cost), tetapi
juga dapat mengikutsertakan BUMN/BUMD, di dalam satu kelembagaan join venture
dengan pihak swasta untuk berbagi tanggung jawab atas pembangunan, operasi, dan
pemeliharaan infrastruktur beserta pembagian pendapatan yang dihasilkan.
Meskipun tidak mendapatkan keuntungan sebesar pihak swasta, dana bagi hasil
yang didapatkan dengan pola kerja sama dan kelembagaan ini, maka pemerintah
sedang menabung modal investasi tambahan bagi pembangunan infrastruktur
selanjutnya. Dengan perencanaan infrastruktur yang inovatif dan bernilai
tambah, adanya efisiensi pembiayaan proyek serta penerapan pola kelembagaan dan
kerja sama aliansi strategis yang efektif maka percepatan pembangunan
infrastruktur Indonesia dapat diwujudkan oleh pemerintahan ke depan.
Multifier Infrastruktur
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Perkembangan
infrastruktur dengan pembangunan ekonomi mempunyai hubungan yang erat dan
saling ketergantungan satu sama lain. perbaikan dan peningkatan infrastruktur
pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, terciptanya penurunan
ongkos pengiriman barang-barang, terdapatnya pengangkutan barang-barang dengan
kecepatan yang lebih tinggi, dan perbaikan kualitas dari jasa- jasa
pengangkutan tersebut. Saat ini masalah infrastruktur menjadi agenda penting
untuk dibenahi pemerintah daerah, karena infrastruktur merupakan penentu utama
keberlangsungan kegiatan pembangunan, diantaranya untuk mencapai target
pembanguan ekonomi secara kualitatif maupun kuantitatif.
Dalam
jangka pendek pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja sektor
konstruksi dalam jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan
efisiensi dan produktifitas sektor-sektor ekonomi terkait. Sehingga pembangunan
infrastruktur dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan
mobilitas barang dan jasa, serta dapat mengurangi biaya investor dalam dan luar
negeri (Marsuki, 2007).
Hubungan
infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah secara langsung infrastruktur
memberikan manfaat kepada rumah tangga (household) dan banyak dinikmati juga
oleh perusahaan yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pada
akhirnya memberikan kesejahteraan Prud’homme (dalam Briceno dkk, 2004). Bagan
2.1 Kontribusi Infrastruktur terhadap Pembangunan Keterkaitan antara
infrastruktur (sektor transportasi) dengan partumbuhan ekonomi pada konteks
pengeluaran pemerintah (goverment spending) disektor transportasi sesuai dengan
Teori Keyles (dalam Gardner Ackley, 1961) menyatakan bahwa kegiatan pemerintah
merembes ke segala bidang dengan asumsi perekonomian tertutup, dimana Y adalah
pertumbuhan ekonomi, C adalah konsumsi, G adalah volume pengeluaran pemerintah,
dan I adalah investasi. Secara sistematis memiliki identitas sebagai berikut:
Penelitian tentang efek investasi negara pada infrastruktur (dalam hal ini
transportasi dan komunikasi) terhadap pertumbuhan dilakukan oleh Easterly dan
Rebelo pada tahun 1993.
Dengan
menggunakan penilaian variabel sebagai penolong untuk mengindari endogenous
yang menghubungkan dua variabel dan kemungkinan hubungan timbal balik sebab
akibat. Dengan metode pool regresi, ditemukan bahwa investasi publik dalam
bidang infrastruktur memiliki hubungan yang selalu positif dengan koefisien
yang cukup tinggi antara 0,59 sampai 0,66 terhadap pertumbuhan. Dalam mendorong
pembangunan infrastruktur, pemerintah sebagai pemain utama dalam sektor
infrastruktur selayaknya menjaga kesinambungan investasi pembangunan
infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan,
sehingga infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas.
Pembangunan
infrastruktur sepatutnya melibatkan pihak swasta dan masyarakat demi
tercapainya pembangunan yang berkesinambungan. Haruslah ada kombinasi yang
tepat antar infrastruktur berskala besar dan kecil untuk mencapai target
pemerataan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu perlu pendekatan
lebih terpadu dalam pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan sampai
pelayanannya kepada masyarakat, guna menjamin sinergi antar sektor, daerah
maupun wilayah. Secara lebih rinci penyediaan infrastruktur terhadap
pembangunan ekonomi adalah: (Basri, 2002). 1. Mempercepat dan menyediakan barang-barang
yang dibutuhkan. 2. Tersedianya infrastruktur akan memungkinkan tersedianya
barang-barang kebutuhan masyarakat dengan biaya lebih yang lebih murah. 3.
Infrastruktur yang baik dapat memperlancar transportasi yang pada gilirannya
merangsang adanya stabilisasi dan mengurangi disparitas harga antar daerah. 4.
Infrastruktur yang memperlancar jasa transportasi menyebabkan hasil produksi
daerah dapat diangkut dan dijual ke pasar.
Sumber :
Tulisan Dr Mohammed Ali Berawi MEng.Sc PhD (Direktur
Centre for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Fakultas Teknik
Universitas Indonesia dalam situs republika.com
http://lubmazal.com/2011/05/21/infrastruktur-jalan-dan-pertumbuhan-ekonomi/