William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah
suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode
penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang
relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam
rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining, (1998:1): The
product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform
some public policy decision.
Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan
pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang
dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan
masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa
diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.
Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.
Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Dunn (2000: 117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu:
1. Analisis
kebijakan prospektif
Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi
informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis
kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk
dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan
secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai
landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.
2.
Analisis kebijakan retrospektif
Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan
transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analis
berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini yakni analis
yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada masalah dan
analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis
retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.
3.
Analisis kebijakan yang terintegrasi
Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang
mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada
penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan
diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para
analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi
juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan
mentransformasikan informasi setiap saat.
Sumber buku Analisis
Kebijakan Publik karya Liestyodono
Tidak ada komentar:
Posting Komentar